BERITA | Public
Pembaharuan: (1 tahun yang lalu) | dibaca: 369 kali

JANGAN POLITISASI BANSOS BERAS

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Salah satu isu penting dan cukup menarik untuk diselami lebih dalam adalah soal Bantuan Langsung Pangan/Beras. Program Pemerintah yang cukup mulia ini, mulai dikait-kaitkan dengan masalah politik yang dalam beberapa hari belakangan ini telah menghangat, bahkan tidak salah juga bila disebut mulai memanas. Hal ini wajar, karena tak lama lagi kita akan melakukan pencoblosan suara tanggal 14 Pebruari 2024. Detikcom merilis, bantuan pangan beras dikhawatirkan menjadi alat politisasi selama masa kampanye saat ini. Sejumlah pihak sempat menyarankan agar penyaluran bantuan pangan itu ditunda sementara jelang pemilihan umum (pemilu). Merespon hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan dalam proses penyaluran bantuan pangan beras itu tidak ada atribut politik. Baginya, Perum Bulog hanya menjalankan tugas negara untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat kelas bawah. Perum Bulog sudah melakukan semua. Tempat dilakukan nya proses pembagian atau pengantaran dalam semua bagian proses itu, tidak ada atribut apapun. Tidak boleh ada atribut apapun, kecuali yang natural. Kalau Kantor Pos, ya atribut Kantor Pos. Kelurahan, ya atribut Kelurahan. Apa yang disampaikan Dirut Perum Bulog diatas, tentu dapat kita pahami. Semangat Bantuan Langsung Beras, tidak pada tempatnya dihubung-hubungkan dengan kepentungan politik. Kebijakan Bantuan Langsung Beras, hanya ingin memastikan negara hadir di tengah kesusahan 22 juta penerima manfast, yang suasana hidupnya memprihatinkan. Kita percaya Pemerintah tidak akan menjadikan kebijakan Bantuan Langsung Beras adalah modus "kampanye terselubung" pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden tertentu. Tidak juga didomplengi oleh Partai Politik tertentu. Bantuan Langsung Beras betul-betul sebuah kecintaan Negara terhadap warga bangsanya, yang saat ini tengah mengalami kesulitan dalam melakoni kehidupannya. Kalau pun masih ada yang tidak percaya dengan jaminan seperti disampaikan Dirut Perum Bulog diatas, kepada siapa lagi kita harus meminta jaminan bahwa program Bantuan Lsngsung Beras ini, bebas dari politisasi kekuasaan ? Pemerintah sendiri, tentu tidak akan gegabah menjadikan kebijakan yang diambilnya, bakal digunakan untuk kepentingan politik yang sifatnya sesaat. Di sisi lain, Bantuan Langsung Beras sendiri, sah-sah saja jika dituding ada ksitannya dengan politisasi kekuasaan. Pasalnya, pemberian bantuan ini disampaikan berbarengan dengan kampanye Pemilihan Presiden dan para Wakil Rakyat. Catatan kritis yang dapat dibincangkan, apakah 22 juta penerima manfaat akan merasa beras yang diterimanya itu merupakan beras politik dari Calon tertentu ? Jawabannya, bisa ya atau tidak, tergantung dari sisi mana meninjaunya. Hanya, jika kita mau untuk berpikir positip, mestinya kita harus percaya terhadap yang dikatakan Pemerintah. Ini penting dicermati, karena betapa berdosanya Pemerintah, jika mesti berbohong kepada rakyatnya sendiri. Pemerintah adalah panutan rakyat. Jangan sekalipun membohongi rakyat. Proses Pemilihan Umum, tidak boleh menghalangi kebijakan yang nyata-nyata betpihak kepada rakyat kecil. Betapa sedihnya mereka, ketika tahu ada pihak-pihak yang ingin menyetop program Bansos, karena ada kampanye Pemilihan Umum. Pola pikir inilah yang perlu dibenahi. Betapa kelirunya, manakala ada yang berpikir, Bantuan Langsung Beras dihentikan karena adanya hajatan rakyat. Sebagai Calon Pemimpin Bangsa, baik Capres/Cawapres maupun Wakil Rakyat, mestinya merasakan kebahagiaan yang mendalam bila 22 juta penerima manfaat atau sekitar 88 jura orang yang kondisi kehidupannya masih memprihatinkan, memperoleh beras gratis dari Pemerintah. Terlebih tatkala harga beras di pasaran tengah meroket. Munculnya kebijakan Bantuan Langsung Pangan/Beras sendiri, memang tidak ujug-ujug. Di awal tahun 2000-an, kita telah dikenalkan adanya Program Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) yang kemudian disempurnakan dengan Program Beras Sejahtera (RASTRA). Dalam perkembangan selanjutnya kita dikenalkan terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kini, kita dikenalkan lagi dengan Bantuan Langsung Beras. Jadi, tidak tepat bila kebijakan Bantuan Langsung Beras ini, sengaja diarahkan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Pemberian Bantuan Langsung Beras adalah wujud keberpihakan dan kecintaan negara terhadap warga bangsa yang belum pantas disebut selaku penikmat pembangunan. Adanya pandangan sebagian masyarakat yang mengharapkan agar Bantuan Langsung Beras tidak dipolitisasi, tentu akan mendapat dukungan semua pihak. Apa yang ditempuh Pemerintah, murni sebuah bentuk solusi untuk membantu kehidupan para penerima manfaat dalam menyambung nyawa kehidupan, yang terekam semakin memprihatinkan. Itu sebabnya, agar program Bantuan Langsung Beras dapat berlangsung seperti yang direncanakan, maka penting untuk dilakukan pendampingan, pengawalan, pengawasan dan pengamanan atas jalannya program tersebut. Sekalipun Pemerintah telah memiliki instrumen monitoring dan evaluasinya, akan lebih baik, bila kita pun sama-sama menggarapnya. Tudingan Bantuan Langsung Beras menjadi ajang politisasi pihak-pihak tertentu, muncul menjadi isu politik, karena adanya berbagai alasan. Salah satu yang mengedepan adalah karena tampilnya putera Presiden sebagai Calon Wakil Prezsden. Sejernih apa pun argumen yang diberikan, sangat sulit melepas tuduhan adanya politisasi dari kekuasaan. Cerita akan lain, bila Calon yang berlaga tidak ada kaitan dengan kekuasaan. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).

Editor: admin111
Published: Tuesday, 23 January 2024